Ilustrasi (sinarharapan.com)

Oleh:  Maryono   18-06-2020 10:45 WIB

Infoanggaran.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA) Misbah Hasan meyakini postur APBN 2020 akan mengalami bongkar pasang akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Perpres Nomor 54 Tahun 2020 kemungkinan besar akan dibongkar lagi,” ujar Misbah dalam Webinar “Bongkar Pasang Postur APBN-APBD Dalam Penanggulangan Covid-19 untuk Merawat Stabilitas Sistem Keuangan Negara” pada Rabu (17/6/2020).

Belanja negara diprediksi terus membengkak. Soal anggaran penanggulangan dan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 misalnya, tutur Misbah, sudah tiga kali mengalami perubahan.

“Awalnya komitmen pemerintah sebesar Rp405,1 triliun, kemudian menjadi Rp600 triliun lebih. Sekarang, anggarannya Rp695,2 triliun,” terang Misbah.

April 2020 lalu, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

 

Baca juga: APBN Kuartal II 2020 Defisit Rp179,6 Triliun

 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, Perpres tersebut berhasil merealokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp95 triliun.

Duit itu didapat dari “pemotongan belanja barang Rp52 triliun dan pemotongan belanja modal sebesar Rp42,6,” terang Astera.

Selain bongkar pasang belanja negara, Misbah mengatakan defisit terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) juga beberapa kali mengalami perubahan di masa pandemi.

Semula pemerintah memperkirakan defisit sebesar 3,07, lalu 5,07 persen, dan terakhir sebesar 6,34 persen. “Dalam perpsepktif publik, ini seakan-akan proyeksi yang dilakukan pemerintah ini kurang begitu menyeluruh sehingga melakukan bongkar pasang,” tukas Misbah

Kendati demikian, anggota DPR RI Zulfikar Arse Sadikin memaklumi sejumlah perubahan kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah. “Kita menghadapi situasi darurat (Covid-19). Oleh karena itu perlu, ada respons yang cepat dan tepat.”

Selain alasan tersebut, perubahan kebijakan anggaran “dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Terlebih, ketika (kebijakan) itu dilakukan dalam keadaan bencana non-alam Covid-19,” jelas politisi Partai Golkar itu.

 

Daerah Kalang Kabut

Misbah mengatakan pemerintah daerah juga bakal mengalami bongkar pasang APBD akibat adanya sejumlah aturan terkait realokasi anggaran yang dibuat pemerintah pusat.

Salah satu contohnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Nomor 119 dan Menteri Keuangan Nomor 117 yang mewajibakan daerah merealokasi 50 persen belanja barang dan modal untuk menangani Covid-19.

Misbah menyatakan SKB tersebut membuat daerah kalang kabut dalam menyusun APBD. “Ketika daerah sudah merealokasi anggaran dan tidak sesuai keputusan tersebut, harus bongkar lagi anggarannya karena ada sanksi penundaan DAU (dana alokasi umum).”

Diketahui, sanksi penundaan DAU diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/KM.07/2020.

 

Baca juga; Fungsi DPRD Lemah Saat Hadapi Covid-19

 

Imbas dari dua keputusan tersebut, ujar Misbah, tak sedikit daerah yang terkena sanksi penundaan DAU. Di Sumatera Barat misalnya, ada 10 daerah yang terkena sanksi yang terdiri dari tujuh kabupaten dan tiga kota.

Ke-10 daerah itu adalah Kabupaten Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Sawahlunto, dan Pariaman.

Menurut Misbah, penundaan itu bisa jadi akibat daerah terlambat menyampaikan perubahan atau realokasi anggaran kepada Kemendagri. “Kedua, realokasinya tidak sesuai dengan keputusan bersama mendagri,” terangnya.

Perlu diketahui, hingga saat ini ada 477 daerah telah merealokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19.  “Totalnya, Rp71,72 triliun,” jelas Astera.

Dia memaparkan, jumlah itu digunakan untuk penanganan kesehatan Rp30,62 triliun, jaring pengaman sosial Rp22,56 triliun, dan penanganan dampak ekonomi Rp14,54 triliun.

 

Penulis: Maryono

Editor: Jimmy Radjah









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Berita

  12-07-2020 13:28 WIB

Praktik Korupsi Marak Saat Pandemi Covid-19?




Info-Anggaran Berita

  10-07-2020 14:43 WIB

Sektor Pertanian dan ‘E-Commerce’ Meningkat Selama Pandemi




Info-Anggaran Berita

  10-07-2020 14:03 WIB

Awasi Keuangan Desa, Perkuat Keterlibatan Masyarakat




Info-Anggaran Berita

  08-07-2020 13:34 WIB

FITRA: Buka Informasi Anggaran Covid-19 Secara Rinci




Info-Anggaran Berita

  06-07-2020 19:00 WIB

Kenaikan Cukai Rokok Tak Otomatis Kendalikan Konsumsi




Info-Anggaran Berita

  03-07-2020 21:14 WIB

BPJS Kesehatan Tidak Penuhi Syarat Sebagai Badan Publik




Info-Anggaran Berita

  02-07-2020 11:43 WIB

Keterbukaan Kontrak dan Izin Industri Ekstratif Perlu Keseriusan Pemerintah







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi