Ilustrasi: Lampost.co

Oleh:  Jimmy   27-05-2020 14:59 WIB

Infoanggarancom, Jakarta – Aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan orupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian harus memasang ‘radar’ pemantauan lebih tinggi lagi terkait potensi penyelewengan anggaran penanggulangan Covid-19. Sejak awal KPK sudah mewanti-wanti bahwa penyelewengan anggaran Covid-19 terancam hukuman mati.

Dalam beberapa hari terakhir, mulai mencuat adanya laporan tentang penyelewengan dana Covid-19. Selasa (26/5/2020) kemarin, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat membongkar kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Covid-19 yang terjadi di Balai Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

Tiga hari sebelumnya, Kejaksaan Negeri Batusangkar menerima laporan dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 yang diduga dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Baca juga: BPK Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Soal Anggaran Covid-19

Kajati Kalimantan Barat Jaya Kusumah mengatakan, saat melakukan monitoring pelaksanaan bakti sosial pembagian sembako untuk warga yang membutuhkan, pihaknya menemukan adanya anggaran Rp177 juta yang yang tidak dibelanjakan seluruhnya. Dalam proses pengumpulan data, Kejaksaan menemukan praktik 'pinjam bendera' perusahaan yang ditunjuk oleh Dinas Balai Perhubungan Kalimantan Barat untuk melakukan pengadaan.

Dengan data tersebut, penyelidikan tim Pidsus Kejati Kalbar pun langsung ditingkatkan statusnya ke penyidikan pada 22 Mei 2020.

 

Modus Operandi

Dari hasil pemeriksaan terhadap perusahaan yang ditunjuk, ternyata perusahaan yang melakukan pengadaan hanya dipinjam pakai benderanya oleh PPK dan atau Kepala Balai Perhubungan dengan imbalan tertentu. Perantara PPK dengan perusahaan itu adalah staf honor di dinas tersebut yang bernama FRS "FRS ini juga yang dipercaya mengelola pekerjaan tersebut," ujar Jaya. 

Dalam penggeledahan lanjutan di kantor Balai Perhubungan, tim Kejaksaan kembali menemukan fakta dan dokumen bahwa sebagian besar proyek yang dilakukan dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL) di Balai Perhubungan melakukan praktik "pinjam bendera" dengan beberapa perusahaan.

Semua uang hasil ‘kolaborasi’ tersebut disimpan dalam rekening atas nama FRS. Pada hari itu juga penyidik langsung melakukan menyita uang sebesar Rp297 juta yang diduga hasil penyimpangan proyek penunjukkan langsung tahun 2020.

Baca juga: Alokasi Anggaran Untuk Covid-19 Tidak Maksimal

Sementara dugaan penyelewengan dana Covid-19 yang diduga dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tanah Datar, Sumatera Barat, dilaporkan oleh Ketua Rumah Gadang Wartawan Luhak Nan Tuo (Rugawa LNT) Aldoris Armialdi pada Rabu (20/5/2020) pekan lalu.

Menurut Aldoris, seidaknya ada 13 poin kejanggalan penggunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Tanah Datang yang dinilai tidak sesuai dengan RAB. Di antaranya, dugaan rekayasa jumlah personel di Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kejanggalan ini ditemukan setelah Rugawa LNT melakukan pengecekan ke tujuh posko perbatasan, wali nagari, jorong, hingga ke termasuk Setda, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguna Anggaran (PA), beberapa kepala OPD, serta pelaku usaha.

Terhadap beberapa peristiwa tersebut, Badan Koordinasi (Badko) HMI Jawa Barat mendesak KPK aktif mengawasi realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di pusat maupun daerah.

Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat Khoirul Anam Gumilar Winata menilai masih banyak pemerintah kabupaten/kota, khususnya di Jawa Barat, yang tidak transparan mengenai anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain itu, kinerja pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 juga dinilai belum berjalan dengan baik karena kerap terjadi penyaluran yang terlambat dan tidak tepat sasaran.

 

Aksi KPK

Lebih jauh lagi, Koodinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus merespons pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang mengancam akan menindak pelaku korupsi anggaran penanganan Covid-19 dengan tuntutan hukuman mati. “Kita tunggu aksi nyata Firli dkk,” ujar Petrus kepada Infoanggaran.com.

Baca juga: Korupsi Dana Corona Terancam Hukuman Mati

Namun di sisi lain, Petrus menyoroti sering diabaikannya faktor kehati-hatian dalam menggunakan anggaran. Menurut dia, verifikasi dan validasi data penerima bantuan dilakukan asal-asalan, terjadi mark-up, overlapping pemberian dana bantuan karena kekeliruan atau disengaja, tak bisa dicegah bahkan muncul dimana mana.

“Pertanyaannya, mampukah KPK mengawasi, mencegah dan menghentikan penyimpangan yang sedang dan akan terjadi selama penanganan Covid-19? Ini dilematis karena mencegah dan menghentikan KKN pada saat ini bisa berbuah hujatan karena dianggap menghambat bantuan penanganan Covid-19, bahkan bisa dikepung massa penerima bantuan,” katanya.

Menurut Petrus, di titik para pengelola dan penyalur dana penanggulangan Covid-19 terjepit di antara dua ancaman bahaya mati, yaitu ancaman mati akibat penularan Covid-19, juga ancaman pidana mati jika terjadi tindak pidana korupsi. “Iini yang sangat dilematis dan menakutkan,” tuturnya.

 

Rawan Korupsi

Sejak awal April 2020, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) Misbah Hasan sudah mewanti-wanti sejumlah sektor yang rawan korupsi dalam penanganan Covid-19.

Potensi korupsi antara lain saat pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi Covid-19. "Bisa terjadi penggelapan dana bantuan. Bisa saja anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah di pelaksananya, jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterimakan," ujar Misbah.

Baca juga: Awas! Anggaran Covid-19 Rawan Korupsi

Selain itu, bisa juga terjadi pungutan liar, hingga dobel pembiayaan akibat data penerima yang amburadul. Apalagi, kata dia, bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). "Itu pasti ada masalah kalau datanya juga bermasalah, ada orang-orang yang akan dapat dobel dan ada yang malah tidak dapat," katanya.

Misbah mengatakan, sebetulnya pemerintah sudah banyak menerbitkan regulasi dalam hal kebijakan anggaran di masa pandemi Covid-19, dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga Surat Edaran (SE). Namun sayangnya, kata dia, realokasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun yang dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19 ini masih sangat kecil atau hanya 3 persen.

Oleh sebab itu Fitra merekomendasikan agar pemerintah wajib membuat item khusus untuk anggaran Covid-19 agar penggunaannya jelas dan dapat dilaporkan secara berkala. 

Selanjutnya, saat pengumuman rutin terkait perkembangan Covid-19, pemerintah menyertakan besaran dana yang sudah digunakan. Selain itu, pemerintah juga diminta membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh serta melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat dan daerah.

Penulis: Jimmy Radjah

Editor: Jimmy Radjah









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Berita

  12-07-2020 13:28 WIB

Praktik Korupsi Marak Saat Pandemi Covid-19?




Info-Anggaran Berita

  10-07-2020 14:43 WIB

Sektor Pertanian dan ‘E-Commerce’ Meningkat Selama Pandemi




Info-Anggaran Berita

  10-07-2020 14:03 WIB

Awasi Keuangan Desa, Perkuat Keterlibatan Masyarakat




Info-Anggaran Berita

  08-07-2020 13:34 WIB

FITRA: Buka Informasi Anggaran Covid-19 Secara Rinci




Info-Anggaran Berita

  06-07-2020 19:00 WIB

Kenaikan Cukai Rokok Tak Otomatis Kendalikan Konsumsi




Info-Anggaran Berita

  03-07-2020 21:14 WIB

BPJS Kesehatan Tidak Penuhi Syarat Sebagai Badan Publik




Info-Anggaran Berita

  02-07-2020 11:43 WIB

Keterbukaan Kontrak dan Izin Industri Ekstratif Perlu Keseriusan Pemerintah







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi