Ilustrasi: pandemi Covid-19.* /pixabay

Oleh:  Redaksi Infoanggaran.com   06-05-2020 18:11 WIB

Perkembangan semakin meluasnya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh dunia telah mengguncangkan bukan saja masalah kesehatan publik, tetapi juga sektor ekonomi, bisnis, keuangan, sosial dan psiko-sosial.

Penerapan berbagai metode pencegahan penularan juga telah diterapkan di berbagai negara, mulai dari pembatasan sosial dan fisik, karantina rumah, penutupan perbatasan antarnegara, penghentian seluruh transportasi dan mobilitas manusia, sampai pada karantina masif (lockdown) satu wilayah, termasuk diberlakukannya peraturan jam malam yang dijaga aparatur bersenjata di berbagai penjuru dunia.

Konsekuensi dari berlakunya pembatasan sosial dan karantina dalam skala masif ini adalah terbatasnya kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan dan penghidupan warga, bukan saja di kota-kota yang dikarantina, tetapi seluruh jaringan ekonomi dan finansial di seluruh Indonesia. Apalagi pandemi Covid-19 telah melanda seluruh negara industri dunia -- bahkan telah membatalkan seluruh penerbangan komersial berpenumpang -- jelas telah mengawali terjadinya depresi ekonomi skala global di masa depan dalam hitungan hari.

Lalu lintas informasi di sosial media yang begitu gencar dan semakin liar menambah tebaran teror ketakutan, kekuatiran, serta kecurigaan tentang kondisi sesungguhnya. Padahal kadar kesahihan informasi itu kebanyakan sangat meragukan. Banyak informasi di media sosial tidak mendukung upaya memberikan ketenangan, ketertiban, dan kepatuhan publik. Uniknya, informasi dari otoritas yang sahih dianggap kurang relevan karena tingkat  kontroversi yang rendah.

Gelombang revolusi informasi ketiga sebagaimana dikatakan oleh Alvin Toffler beberapa dekade lalu memang telah mempengaruhi secara signifikan psiko-sosial masyarakat.

Hal ini didukung oleh kemudahan informasi melalui gawai yang mereka miliki masing-masing. Psiko-sosial yang dirundung ketakutan dan kecemasan dalam skala global, tentu belum pernah dialami dunia dalam sejarah peradaban sebelumnya. Jaring informasi yang luas dan mudah telah menciptakan stigma tertentu dan paranoia pada warga dunia terhadap pandemi dan kekacauan sistem ekonomi dunia.

Di satu sisi, masyarakat haus akan informasi kekinian agar mereka tetap mengetahui perkembangan terakhir. Tetapi di sisi lain, transparansi informasi dari otoritas yang sah kadang diragukan karena berlapisnya kepentingan politik dan struktur birokrasi informasi dari tingkat praktis di lapangan sampai pada sumber pengambilan keputusan kebijakan pemerintah.

Menyoal anggaran kedaruratan, tampaknya hampir seluruh negara di dunia mengalami gagap implementasi dalam mencegah penularan dan mengobati para penderita yang telah terjangkit Covid-19. Hanya beberapa negara yang telah berpengalaman menghadapi bencana alam atau endemi di negaranya di era moderen (setelah Perang Dunia ke 2) yang berhasil meredam ketakutan, kekuatiran, dan kecemasan publik.

Pengelolaan ketakutan publik dan efektifitas penanganan operasional di lapangan adalah jaminan bagi publik untuk tetap tenang dan percaya pada otoritas pemerintahan. Mekanisme alokasi anggaran kedaruratanpun sudah disiapkan, walau mungkin ketersediaan dana untuk itu di luar perkiraan mereka terhadap percepatan penularan SAR CoV-2 dan meredam ketakutan publik.

Beberapa negara memiliki mekanisme pengalokasian anggaran kedaruratan yang lebih fleksibel karena kendala politik yang rendah (kompromi politik yang relatif mudah) dan cadangan keuangan yang cukup. Dua unsur itu penting ketika berbicara soal anggaran publik untuk bencana, karena dukungan politik di lembaga perwakilan dan kepercayaan publik menjadi unsur penting bagi pemerintah untuk mengatasi pandemi (segi kesehatan publik) dan juga kekuatiran masif dari dampak jangka panjang terhadap depresi ekonomi pasca pandemi.

Berbagai perdebatan mengenai peran dan fungsi alokasi dana kedaruratan telah banyak dibincangkan di dalam pemerintahan maupuan di luar pemerintahan dan juga  organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, pemerhati, maupun lembaga pendidikan tinggi yang peduli terhadap upaya mengatasi kedaruratan bencana.

Anggaran kedaruratan memiliki mekanisme unik karena rasionalitas terhadap mekanisme cepat tanggap (quick response mechanism) dan pertanggungjawaban publik bisa saling bertentangan. Pertanggungjawaban publik ini menyangkut tata cara pembelajaan publik, termasuk di antaranya disiplin fiskal, efisiensi alokasi, efektifitas biaya dan ketepatan sasaran penerima manfaat. 

Untuk memperkaya pengetahuan kita tentang metode dan kiat memantau dan mengevaluasi belanja dalam kondisi kedarutan, maka tulisan ini mencoba menggunakan pendekatan perencanaan skenario (scenario planning) dan  asesmen awal dampak potensial (potential impact pre-assessment).

Metode ini tentu perlu diuji dalam kondisi kedaruratan yang sekarang terjadi di Indonesia karena karakteristik masyarakat dan skala penularan pandemi sampai tulisan ini dibuat belum dapat diduga kapan berakhirnya .

Dalam perencanaan skenario, ada berbagai verifikasi yang perlu dibuktikan di lapangan karena perencanan skenario lebih banyak menggunakan hipotesis dan pendugaan yang paling mungkin terjadi berlandaskan pada informasi yang tersedia. Sementara analisis dampak potensial menggunakan proyeksi dampak dengan meminimalkan intervensi budaya dan kebiasaan masyarakat yang jelas akan berbeda dari satu negara ke negara lain, pun dari dari satu sukubangsa ke sukubangsa yang lain.

Dalam penilaian awal, dampak potensial runut mengikuti logika yang dibangun dari kemungkinan paling besar (the most favorable conditions) sampai pada  dampak terluas ( the most massive impacts). Metode ini tentu punya kelemahan, namun dalam kondisi ketidakpastian maka model dan skenario dari pendekatan semacam ini akan membantu para analis dan pengamat anggaran dan belanja publik untuk melakukan pengkajian yang lebih sahih di lapangan.

Pendekatan Perencanaan Skenario dan Anggaran Bencana CoViD-19

Pada ilustrasi 1 di bawah ini, ada 4 kuadran untuk menyederhanakan kemungkinan skenario dengan dua variabel, yakni lama berlangsungnya pandemi pada satu sisi, serta kondisi pemerintahan dan solidaritas sosial pada sisi yang lain.  Kedua variabel dinilai akan mempengaruhi bukan saja alokasi anggaran tetapi peran pemerintah dan situasi sosial ekonomi pasca pandem Covid-19. 

Lama pandemi diduga ada pada dua situasional, yakni berjangka pendek 3 bulan dan mulai berkurang tingkat penularannya (skenario optimis), atau pandemi berkepanjangan dengan perkiraan selesai setelah 6 bulan atau lebih (skenario pesimis). 

Sementara variabel kondisi pemerintahan dan solidaritas sosial juga terbagi dalam dikotomi skenario optimis yakni pemerintahan stabil dan solidaritas sosial menguat; sedang pada sisi lain skenario pesimis ketika terjadi ketidakstabilan pemerintahan dan solidaritas sosial semakin melemah. 

Durasi pandemi dan stabilitas pemerintahan dengan pengaruh solidaritas sosial diduga akan mempengaruhi bagaimana profil anggaran dan relokasi anggaran dalam APBN TA 2020 sekarang dan proyeksi APBN TA 2021, bahkan TA 2022 yang akan datang.

Kuadran pertama (kiri bawah) mengacu pada skenario paling pesimis karena durasi pandemi yang berkepanjangan sehingga penuh ketidakpastian dan berkembangnya ketidakstabilan pemerintahan yang juga dipicu oleh solidaritas sosial masyarakat yang semakin menurun. Kondisi pesimistis ini karena psiko-sosial di masyarakat cenderung menjadi gelisah, muncul ketidakpercayaan publik, kekuatiran berkepanjangan, dan prospek bisnis dan perekonomian yang semakin tidak menentu sehingga skenario ini disebut Kegoncangan Fundamental.

Pada kondisi kegoncangan fundamental,  instrumen anggaran negara dan daerah harus mengalami perubahan besar-besaran dengan mencari format baru yang lebih siap menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi. Dalam kondisi ini semua premis dan perkiraan ekonomi harus dihitung ulang karena bukan saja berkembangnya kekecewaan pada pemerintah, tetapi juga tekanan dari stagflasi ekonomi global yang akan mendesak terjadinya perubahan besar. Peluang bisnis juga semakin suram ditambah besarnya peningkatan angka pengangguran akibat di PHKnya karyawan/buruh dalam jumlah masif.

Anggaran negara akan terkuras habis untuk belanja kedaruratan baik untuk kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, maupun menjaga keamanan dan ketertiban. Bila tidak berhati-hati dalam pengelolaan anggaran maka bukan saja keuangan negara menjadi guncang, tetapi kredibilitas pemerintah menjadi tak menentu serta runtuhnya fundamental moneter dan perbankan.

Oleh sebab itu anggaran harus benar-benar lebih fokus pada hal-hal yang fundamental namun tidak boleh meninggalkan tulang punggung ekonomi kerakyatan agar tetap terjadi transaksi ekonomi dalam skala subsisten ataupun survival.  Apabila pemerintah gagal menyiapkan skema jaring pengaman sosial yang tangguh, maka akan terjadi perubahan besar pada politik dan keamanan nasional.

 

Kuadran konsolidasi dan restrukturisasi  (kiri atas) merupakan kondisi pesimistis tetapi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Peluang untuk pemerintahan mengkonsolidasikan diri dan merestrukturisasi fiskal dan moneter negara masih dimungkinkan walau terjadi penurunan tingkat kredibilitas pemerintah yang dianggap kurang siap menghadapi bencana nasional akibat pandemi.

Meskipun tidak perlu tejadi perubahan fundamental anggaran dan perekonomian nasional, tetapi untuk memulihkan kredibilitas dan kewibawaan pemerintah maka perlu dilakukan penajaman prioritas belanja pada investasi yang cepat memulihkan ekonomi nasional. Tekanan depresi ekonomi dunia tetap membayangi kondisi keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan transaksi bisnis di dalam negeri. Sektor perdagangan, industri manufaktur, dan pariwisata akan mengalami pukulan hebat akibat masih adanya kekuatiran akan kembali meluasnya penularan Covid-19 kecuali telah ditemukan vaksin ampuh dan dilakukan vaksinasi massal terhadap sebagian besar warga masyarakat yang memiliki aktivitas bisnis dan ekonomi.

Belanja anggaran harus diarahkan pada sektor-sektor ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat terutama kelompok rentan yang kehilangan pekerjaan saat terjadi bencana pandemi. Pemberian insentif pada masyarakat untuk berwirausaha dan kembali menguatkan ekonomi desa menjadi pilihan-pilihan populis agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan penuh pada kerja-kerja pemerintahan.

Dalam kondisi ini pemerintah harus berani menekan semaksimal mungkin penyelewengan/ korupsi pada semua lini terutama pada bantuan-bantuan sosial dalam skema  jaring pengaman sosial. Arah konsolidasi dan restrukturisasi anggaran dan keuangan pemerintah pusat dan daerah akan menjadi syarat mutlak pemulihan kewibawaan pemerintah yang mulai goyah. Pada sektor kesehatan dan riset, belanja harus terfokus pada riset penemuan vaksin yang cocok dengan DNA orang Indonesia.

Pada kuadran berikutnya yakni kuadran Perombakan kebijakan umum (kanan bawah), pilihan kebijakan strategis perlu direvisi kembali karena perkiraan dan proyeksi anggaran pemerintah yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya pasti mengalami perubahan asumsi. Walaupun pemerintahan dinilai stabil dan solidaritas sosial menguat karena munculnya kepedulian sesama warga negara, tetapi karena durasi pandemi yang tak menentu memaksa perubahan kebijakan umum anggaran yang mendasar. Pemerintah didorong untuk mampu mengatasi ketidakpastian dari pandemi yang berkepanjangan.

Prioritas pada penemuan vaksin dari laboratorium dalam negeri akan menjadi prasyarat mutlak agar memutus tuntas rantai penularan Covid-19. Perbaikan layanan kesehatan dan mekanisme bantuan logistik (bahan pokok) bagi masyarakat harus benar dibenahi agar tidak terjadi salah sasaran dan menjadi sumber meluasnya kemiskinan kronis. Protokol Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus mulai dilonggarkan dengan keberhati-hatian pencegahan penularan yang meluas.

Pemerintah perlu mengarahkan anggaran pada hal-hal yang dapat mencegah penyebaran penularan pada satu sisi, tetapi menciptakan stimulus bisnis berbasis kekuatan ekonomi dalam negeri. Pendapatan negara harus mencari sumber-sumber non konvensional karena perlu relaksasi pada pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak lain yang terkait transaksi ekonomi.

Melemahnya ekonomi karena kondisi berkepanjangan dan ketidakpastian berakhirnya pandemi tentu akan menciptakan kelesuan ekonomi dan bisnis. Stimulus fiskal bisa diberikan pada wirausaha berbasis daring (online) yang sudah semakin banyak dikenal masyarakat selama masa PSBB.

Anggaran di pusat-pusat penghasil pangan harus menstimulus peningkatan produk hasil pertanian lokal dan mendorong industri kecil makanan olahan yang diproduksi industri kecil dan menengah di daerah hal ini untuk menampung para pekerja yang kehilangan pekerjaan di kota-kota dan kembali bermukim di desa.

Kuadran terakhir yakni kuadran Penataan ulang prioritas kebijakan merupakan skenario paling optimis dalam menghadapi kebencanaan pandemi CoViD-19. Skenario ini memperkirakan bahwa pandemi tidak lama berlangsung dan pemerintah masih memiliki kredibilitas kuat yang didukung solidaritas warganegara yang solid.

Skenario terakhir ini mendorong pemerintah untuk memangkas kegiatan birokrasi yang tidak perlu dan menajamkan prioritas pada perbaikan tata kelola kebencanaan dan kedaruratan serta menyiapkan anggaran pemulihan ekonomi dan bisnis masyarakat. Anggaran kebencanaan nantinya diutamakan untuk penemuan vaksin hasil temuan laboratorium dalam negeri yang dilanjutkan pemberian vaksinasi  massal serta penyediaan alat uji cepat  Covid-19 yang didistribusikan ke seluruh tanah air.

Sementara pada sisi penguatan jaring pengaman sosial, perlu penataan pemberian bantuan pada warga masyarakat yang benar-benar menderita akibat stagnasi ekonomi selama pandemi. Namun tentu realitas ekonomi dunia juga tidak terlalu optimis sehingga perlu meningkatkan kepercayaan pada produk dalam negeri untuk menekan impor barang dan jasa dari negara lain.

Selain itu, anggaran juga perlu menstimulus kegiatan sektor informal dan usaha kecil menengah agar mampu memberi peluang penciptaan lapangan kerja baru atau mendorong kewirausahaan sesuai dengan minat warga masyarakat. Paket stimulus fiskal perlu disiapkan dan didukung relaksasi pada kewajiban utang pada kelompok pekerja dan wirausaha kecil dan menengah.

Relaksasi ini mencakup kemungkinan penjadwalan utang dan pengurangan beban bunga utang pada masyarakat golongan tak mampu atau mereka yang rentan terhadap goncangan ekonomi.

Pada sisi moneter dan perbankan, pemerintah perlu menjamin tingkat inflasi yang relatif rendah dan tersedianya sirkulasi uang kartal secara terkendali. Pada skenario ini akan terjadi kesenjangan daya beli antara masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dengan yang berpenghasilan menengah ke bawah akibat telah terjadinya PHK yang cukup signifikan selama pandemi.

Dampak  Potensial Kebencanaan Pandemi CoViD-19

Dalam kajian mengenai dampak dari pandemi CoViD-19, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menyangkut dampak jangka pendek, menengah, dan panjang. Dampak jangka pendek terjadi pada realokasi dana APBN 2020 yang diusulkan pemerintah dan disetujui oleh DPR untuk keperluan kedaruratan menyebabkan komplikasi tersendiri terhadap diskresi administrasi pengambilan keputusan di tingkat operasional dan akuntabilitas.

Pengambilan keputusan pada saat kebencanaan yang harus cepat tanggap sering kali rentan terhadap kesahihan database atau pemutakhiran data untuk implementasi belanja publik.  Kebutuhan kedaruratan memerlukan kecepatan pada satu sisi tetapi juga ketepatan sasarana sesuai asas efektifitas biaya dalam alokasi anggaran. Kelemahan untuk mengambil keputusan yang tepat di saat keterdesakan atau darurat, bermain antara waktu dan kelengkapan informasi.

Dampak jangka menengah sangat terkait pada tata kelola penanganan bencana dan model alokasi khusus kebencanaan yang menjadi pola alokasi khusus kedaruratan atau dana cadangan kebencanaan. Bila tata kelola dana kedaruratan tidak dibakukan maka akan menimbulkan persoalan baru baik landasan hukum positif maupun praktik pertanggungjawaban operasional ke masa depan.

Informasi awal pada masa pandemi  CoViD-19 menunjukan terjadinya komplikasi pada beberapa hal di bawah ini yang memiliki konsekuensi jangka pendek, menengah, atau panjang.

  1. Dampak rentang kendali dan kewenangan lintas pemerintahan pada penanganan cepat tanggap.  Keputusan antara pemerintah pusat dengan provinsi ataupun antara provinsi dengan kabupaten/kota bisa terjadi disharmoni, belum lagi pada tingkat desa. Indikasi awal terlihat pada saat pembagian bahan pokok di wilayah PSBB sering tidak tepat sasaaran karena kurangnya informasi untuk menentukan target rumah tangga yang benar membutuhkan. Sementara kebijakan atau tindakan yang lambat untuk membantu warga masyarakat yang terdampak secara serius justru mengurangi efektifitas kerja kedaruratan di lapangan. Dapat diambil contoh secara nasional, bagaimana distribusi dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) para pekerja medis dengan penyediaan respirator bagi pasien yang sedang dirawat akibat Covid-19 antara sarana kesehatan di ibukota atau di kota besar dengan kota-kota kecil atau antara rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit swasta; atau penyediaan alat uji cepat terhadap penularan Covid-19 sampai ke daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Kesenjangan ini disebabkan terjadinya disharmoni antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah. Dalam skala di desa, bisa pula menarik pelajaran bagaimana realokasi dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan fisik prasarana, dialihkan untuk penyediaan logistik masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tanpa penghasilan sampingan. Kesimpangsiuran tata cara dan besaran yang boleh direalokasi akan menimbulkan dampak psiko-sosial bagi desa-desa yang akhirnya akan memunculkan kekisruhan berkepanjangan. Keputusan yang serampangan di desa juga mempengaruhi jaminan keselamatan dan ketentraman masyarakat dalam masa kedaruratan. Pilihan prioritas kadang bisa sejalan tujuannya, tetapi bisa pula bertentangan sehingga diskresi menetapkan mana prioritas alokasi anggaran menjadi lebih kompleks dan berdampak pada konflik vertikal. Oleh sebab itu di tengah kekuatiran dan kecurigaan terhadap penanganan pandemi kali ini, sangat diperlukan keberhati-hatian dalam keputusan cepat baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa sekalipun. Diskresi administrasi yang tak terkendali menjadi rentan manipulasi dan korupsi terhadap belanja publik di masa kedaruratan. Penelusuran efektivitas belanja dan ketepatan sasaran penerima manfaat sangat penting untuk mencegah konflik horizontal berkepanjangan, di samping merongrong kewibawaan pemerintah dan lembaga yang ditugaskan mengelola dana kedaruratan. Dampak jangka panjang dari kondisi disharmoni ini adalah kesewenangan mengalihkan mata anggaran tertentu dengan alasan kedaruratan tanpa persetujuan lembaga perwakilan rakyat atau melanggar azas alokasi efisiensi.
  2. Penentuan prioritas untuk pemulihan kondisi ekonomi tingkat makro dan mikro. Perlu sekali kajian lebih rinci mengenai dampak psiko-sosial masyarakat terhadap berbagai macam bentuk bantuan. Alokasi anggaran bukan semata terkait besaran rupiah, tetapi bagaimana hak rakyat dan komitmen politik penyelenggara negara bisa dipertanggungjawabkan. Penentuan prioritas tentunya menyangkut politik kepentingan dan obyektivitas kedaruratan di lapangan yang memiliki rentang kesulitan geografis ataupun kendala norma sosial di masing-masing komunitas. Perlu verifikasi di lapangan terhadap ketepatan sasaran dari program kedaruratan walau setiap keluarga yang terdampak memiliki hak untuk dibantu, tetapi saat logistik dan dana terbatas maka yang paling menderita sewajarnya mendapatkan pertolongan pertama. Upaya menentukan ketepatan sasaran penerima manfaat  tentu harus memperhatikan segi kerentanan dan keparahan yang kriterianya tentu sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan sosial di komunitas masing-masing. Dampak jangka panjang tentu juga akan berpengaruh pada bagaimana nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kepedulian dan saling meringankan beban penderitaan sebagai solidaritas sosial bisa dikembangkan atau justru mengalami degradasi. Di sinilah lembaga keswadayaan dan gerakan filantropi bisa mengambil peran penting, bukan saja menyediakan makanan dan logistik, tetapi membuka peluang dukungan pemulihan ekonomi keluarga setelah pandemi. Pada tingkat makro pasca bencana pandemi berdampak pada jaminan pekerjaan dan kesempatan kerja yang bermartabat. Pemerintah perlu menyiapkan skema peluang usaha dari berbagai sektor dan tidak hanya mengembangkan sektor tertentu dengan nilai tambah yang tinggi. Pekerjaan non manufaktur ataupun usaha mikro memiliki tingkat ekspansi yang kuat, di samping kewirausahaan di sektor informal yang bisa memberikan stimulus pada semangat warga masyarakat untuk kembali beraktifitas normal. Tantangan terbesar tentu dari depresi ekonomi global yang suka atau tidak suka akan mempengaruhi iklim ekonomi di Indonesia pasca Pandemi Covid-19. Bersamaan dengan itu, pemerintah perlu menyiapkan skema yang masif untuk mengubah preferensi konsumsi pangan masyarakat untuk mencegah ketergantungan pada impor bahan pangan dalam jangka panjang, pemanfaatan produk pertanian dalam negeri secara masif akan menumbuhkan geliat ekonomi rakyat di pedesaan sekaligus menciptakan lapangan kerja di sektor non pertanian lain di desa pada masa pemulihan. Kembalinya kepercayaan pada produk dalam negeri merupakan titik balik yang berharga dari pelajaran yang dapat diambil dari masa pemulihan pasca pandemi.
  3. Perbaikan standar layanan kesehatan dan Perlindungan sosial. Dalam perkembangan selama penanganan Pandemi Covid19 terjadi banyak kesimpangsiuran pelayanan kesehatan, bahkan diskriminasi pelayanan di beberapa lokasi sarana kesehatan karena percepatan penularan dan ketidaksiapan penanganan pandemi pada awal masa mewabahnya CoViD-19 ke Indonesia. Pelayanan di setiap rumah sakit pada awalnya berbeda perlakuannya terhadap pasien yang diduga terpapar Covid-19 karena minimnya alat uji cepat dan informasi yang komprehensif mengenai protokol penanganan pasien biasa dan yang diduga terjangkit virus novel corona. Di sisi lain, sistem perlindungan sosial di Indonesia masih belum sempurna dan menimbulkan efek berantai terhadap kondisi rumah tangga pra sejahtera apalagi setelah diberlakukannya pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Dalam kondisi kedaruratan dari satu endemi atau pandemi dengan skala masif, diperlukan kecepatan untuk penyediaan sarana kesehatan (rumah sakit atau tempat karantina kesehatan) yang memadai.  Berbagai upaya pemerintah di seluruh dunia menyiapkan sarana kesehatan untuk menampung pasien yang terpapar infeksi virus corona. Kondisi pada puncak penularan biasanya sangat masif dengan jumlah pasien yang jumlahnya tidak pernah dialami oleh kondisi normal.  Dalam kedaruratan baik bencana Pandemi atau perang atau konflik sosial skala besar tetap diperlukan ruang rawat inap yang darurat tetapi dengan persediaan peralatan kesehatan dan tenaga medis yang memadai.  Pandemi CoViD-19 memberikan pelajaran berharga bahwa protokol pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat sangat diperlukan dengan dukungan database yang akurat. Dampak jangka menengah dan panjang dari kondisi ini, sangat diperlukan penyediaan laboratorium bio-molekuler di beberapa lokasi di Indonesia agar tangggapan cepat terhadap penyebaran penyakit menular  dalam sekala Endemi ataupun pandemi dapat diatasi dengan penemuan vaksin atau obat anti bakteria bisa lebih cepat pula ditemukan dengan dukungan tenaga ahli dan dana penelitian yang memadai.

Kondisi kedaruratan dan bencana masif bukanlah ruang untuk penyalahgunaan anggaran negara. Oleh sebab itu, tindakan cepat tanggap harus tetap memperhatikan asas dalam penganggaran yakni disiplin fiskal, efisiensi alokasi, dan ketetapan sasaran program. Di banyak negara yang rentan akan bencana baik skala kecil dengan wilayah terbatas ( banjir, gempa bumi atau kebakaran), skala menengah seperti akibat konflik sosial (ethnic cleansing atau genocida termasuk bencana tsunami) maupun skala besar seperti pandemi atau perang nuklir atau bio-kimia, tetap harus disiapkan dana cadangan kebencanaan dan mekanisme relokasi anggaran agar cepat mengatasi persoalan.

Anggaran adalah instrumen fiskal untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan stimulus ekonomi pada saat terjadi stagnasi ekonomi yang luas akibat dari berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, keamanan maupun bencana.

Tulisan ini mengawali upaya yang lebih saksama agar dilakukan kajian yang lebih komprehensif dengan informasi yang lebih rinci mengenai bagaimana praktik alokasi anggaran dilakukan dan bagaimana pula implementasi dana kedaruratan dan bencana di tingkat operasional.

Penulis mengajak para pembaca untuk melakukan studi di wilayah tertentu dengan perspektif yang berbeda tentang dana kebencanaan di setiap wilayah di Indonesia. Tulisan ini tentu saja hanya mengajukan premis-premis dan hipotesis ke depan karena skala dan dampak sosial dari Pandemi Covid-19 belum pernah terjadi semasif ini di masa lampau.

Joe Fernandez adalah anggota Dewan Nasional FITRA periode 2020 -2023)









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Analisis

  25-03-2020 09:00 WIB

Strategi Anggaran Pengendalian Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah




Info-Anggaran Analisis

  22-03-2020 13:00 WIB

Proyeksi Anggaran Penanganan Corona di Jawa Tengah




Info-Anggaran Analisis

  18-03-2020 16:00 WIB

Buka dokumen Pengadaan, Satu Upaya Mencegah Korupsi PBJ




Info-Anggaran Analisis

  08-03-2020 17:20 WIB

Mengukur Kesehatan Keuangan Daerah dari APBD 2020 di 10 Kabupaten di Jawa Timur




Info-Anggaran Analisis

  08-03-2020 16:35 WIB

Menakar Risiko Utang Pemerintah




Info-Anggaran Analisis

  19-02-2020 14:57 WIB

Omnibus Law; Modus Baru Praktik Korupsi Terstruktur dan Legal?




Info-Anggaran Analisis

  27-01-2020 16:10 WIB

Jebakan Ekonomi Indonesia







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi