Ilustrasi (Foto: Alinea.id)

Oleh:  Yenglis Dongche   16-04-2020 13:41 WIB

Infoanggaran.com, Jakarta – Sejumlah pakar dan pengamat kebijakan publik menyoroti program Kartu Prakerja yang digulirkan di tengah wabah Covid-19 justru merugikan masyarakat. Pasalnya, mayoritas anggaran tersebut justru mengalir ke perusahaan perintis atau start up bukan kepada masyarakat kelas bawah.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, lebih baik jika pemerintah mengalihkan anggaran Rp20 triliun langsung berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersifat pemberdayaan sosial.

"Menurut saya program ini justru merugikan masyarakat. Pencairannya kan melalui start up, aplikator, untuk melakukan pelatihan; pendidikan. Apalagi Rp1 juta dikalikan 5,6 juta sekitar Rp5,6 triliun itu," kata Trubus, seperti dilansir CNNIndonesia, Rabu (15/4/2020).

Trubus juga mengkritik pelatihan yang dilakukan secara daring, sebab tidak semua daerah yang warganya memang berhak mengikuti program Kartu Prakerja mempunyai akses internet.

 

Baca juga: Meski Sering ‘Error', Pendaftar Kartu Prakerja Hampir 2 Juta Orang

 

Senada, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio juga mengatakan, seharusnya pemerintah memprioritaskan untuk mengurus 'perut' atau kebutuhan pokok warga yang terdampak wabah virus corona. Lagi pula, Kartu Prakerja tidak menjamin seseorang akan mendapatkan pekerjaan.

"Pertanyaanya, apa semua ingin menjadi pegawai start up? Maksud saya itu belum dijabarkan Kartu Prakerja itu memang ada lapangan pekerjaannya. Lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pokok warga, nanti kalau sudah ekonomi bagus baru urusan pekerjaan," ujar Agus.

Agus juga menyoroti pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah tidak menjamin pemilik Kartu Prakerja akan mendapatkan pekerjaan usai mengikuti pelatihan program tersebut.

Dengan kata lain, program itu hanya fokus memberi pelatihan keterampilan, bukan menyalurkan pengangguran ke perusahaan. Sehingga akan lebih baik jika pemerintah mengalihkan dana Rp20 triliun tersebut untuk memberikan BLT ke masyarakat.

 

Pengalaman Netizen

Pemilik akun Facebook Agustinus Edy Kristianto menulis, dia sudah mencoba langsung mendaftar ke laman prakerja.go.id.

Begitu setelah mengisi form dan melengkapi semua persyaratan, Edy diarahkan ke laman SkillAcademy-Ruang Guru, Pintaria, Pijar Mahir, Maubelajarapa. Semuanya sudah menyediakan fitur khusus Kartu Prakerja.

"Saya nongkrong dulu di Ruangguru. Promosinya menarik, ada foto Presiden Jokowi dan tagline ‘Dapatkan insentif Rp2,55 juta lebih cepat!” (Pelatihan gratis menggunakan Kartu Prakerja; pelatihan bersertifikat, akses kelas selamanya; bonus gratis langganan Ruangguru 3 bulan untuk anak)," tulis Edy.

Saat balik ke Ruangguru--start up milik Staf Khusus Milenial Presiden. Edy melihat ada beragam paket pelatihan, antara lain ‘Teknik Lengkap Menjual Apapun dengan Mudah’, ‘Kelas Investasi Pemula untuk Raih Keuntungan Cepat’, ‘Cara Jitu Naik Jabatan dengan Cepat’, dan ‘Jago Bicara di Depan Umum Berpenghasilan Jutaan’.

"Tapi saya pikir, bombastis betul paketnya. Masak hidup semudah itu," ujar Edy. Dia memilih paket yang dinilainya masuk akal, yaitu ‘Belajar Menulis Konten, Berpenghasilan Jutaan’. Ada 7 kelas berupa video. Salah satunya ‘Strategi Pemasaran Konten untuk Raih Untung Maksimal’. Pengajarnya Go-Jek Managing Editor Astri Soeparyono. Harga normal Rp1,55 juta, diskon 91% untuk Prakerja, jadi Rp142 ribu. "Video lainnya di paket ini juga segitu harganya," tulisnya.

 

Baca juga: Kartu Prakerja Dibagikan Mulai 9 April

 

Edy memutuskan mengambil 7  paket plus gratis langganan Ruangguru 3 bulan. Harga normal Rp7,66 juta hemat Rp6,66 juta jadi Rp1 juta. Metode bayar macam-macam ternyata: dengan Kartu Prakerja; Gopay; OVO; VA BCA, BNI, Mandiri, BRI; transfer BCA; kartu kredit; minimarket. Dia lantas mengklik bayar dengan Kartu Prakerja. "Ternyata belum bisa. Kan akun saya ‘Sedang Dievaluasi’," kata dia.

Edy menyimpulkan, yang sudah jelas mendapat untung dari program unggulan Presiden Jokowi adalah pihak pemilik aplikasi dan vendor seperti pengajar, lembaga pelatihan, dan sebagainya.

"Yang justru belum jelas ini untuk penerima Kartu Prakerjanya. Rp600 ribu selama 4 bulan. Itu dikasih semua di depan atau dicicil per bulan? Melalui saldo kartu prakerja atau tunai atau bagaimana?" tanya Edy.

"Tapi kalau dilihat gelagatnya, kemungkinan ini strategi ekstensifikasi: ditaruh di saldo Kartu Prakerja nanti diprogramkan lagi macam-macam untuk digunakan lagi. Misal dengan paket pelatihan lanjutan, bonus ini-itu, promo ini-itu. Mengapa harus memaksakan konten-konten pelatihan itu? Kalau pun sudah pelatihan, mau disalurkan ke mana? Bagaimana dengan yang di pelosok, apa lagi ada syarat di salah satu aplikasi bahwa internet harus kencang karena medianya audio visual? Mengapa Anda semua sebegitu berhaknya mengeluarkan duit triliunan dari pajak rakyat untuk kepentingan yang menguntungkan perusahaan? Apa dasar hukumnya? PNS saja mau keluar duit Rp10 juta laporan dan kuitansinya setebal gunung," pungkasnya.

 

Rp20 Triliun

Untuk diketahui, Kartu Prakerja selain diperuntukkan untuk para pencari kerja, para pekerja yang merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat wabah virus corona.

Lewat program ini, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun dengan rincian biaya pelatihan Rp5,6 triliun; dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar; dan dana PMO Rp100 juta. Anggaran ini naik dua kali lipat dari yang sudah direncanakan sebelumnya yakni Rp10 triliun.

Setidaknya terdapat 5,6 juta masyarakat yang akan menerima manfaat Kartu Prakerja. Program ini akan diuji coba di empat wilayah yakni Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara dan Surabaya pada tahapan pertama. Penetapan wilayah merujuk pada pertimbangan banyaknya pekerja terdampak terparah akibat wabah virus corona.

 

Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Mulai April 2020

 

Selain itu, Peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan dana pelatihan sebesar Rp1 juta per periode pelatihan, dana bantuan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan dana hasil pengisian survei Rp50 ribu per bulan selama tiga bulan. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp3,55 juta.

Pemerintah juga menggandeng 8 platform digital atau start up dalam mengeksekusi program tersebut, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.

 

Penulis: Yenglis D

Editor: Jimmy Radjah









Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran Info-Anggaran



Info-Anggaran Berita

  12-07-2020 13:28 WIB

Praktik Korupsi Marak Saat Pandemi Covid-19?




Info-Anggaran Berita

  10-07-2020 14:43 WIB

Sektor Pertanian dan ‘E-Commerce’ Meningkat Selama Pandemi




Info-Anggaran Berita

  10-07-2020 14:03 WIB

Awasi Keuangan Desa, Perkuat Keterlibatan Masyarakat




Info-Anggaran Berita

  08-07-2020 13:34 WIB

FITRA: Buka Informasi Anggaran Covid-19 Secara Rinci




Info-Anggaran Berita

  06-07-2020 19:00 WIB

Kenaikan Cukai Rokok Tak Otomatis Kendalikan Konsumsi




Info-Anggaran Berita

  03-07-2020 21:14 WIB

BPJS Kesehatan Tidak Penuhi Syarat Sebagai Badan Publik




Info-Anggaran Berita

  02-07-2020 11:43 WIB

Keterbukaan Kontrak dan Izin Industri Ekstratif Perlu Keseriusan Pemerintah







   TENTANG KAMI |   KARIER |  IKLAN | HUBUNGI KAMI |    DISCLAIMER



©2019 Info Anggaran. Hak cipta dilindungi Undang-undang.Kebijakan Privasi